PERKEMBANGAN KOLONIALISME DAN IMPERIALISME BARAT SERTA PENGARUHNYA

1. Pergantian pemerintahan dari VOC ke Pemerintahan Kolonial Belanda.

          Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC secara resmi dibubarkan karena beberapa sebab diantaranya adalah merajalelanya korupsi sehingga VOC banyak menanggung beban hutang. Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda, maka sejak tanggal 1 Januari 1800 seluruh wilayah kekuasaan VOC diambil alih menjadi daerah jajahan Kerajaan Belanda dan Indonesia kemudian diberi nama Hindia Belanda.

2. Kebijakan Kebijakan Pemerintah Kolonial,

A. Pemerintahan Daendels di Indonesia,

          Pada akhir abad 18 di daratan Eropa terjadi suatu pergolakan akibat adanya pengaruh Revolusi Perancis. Negeri Belanda dikuasai oleh Perancis dibawah pemerintahan Louis Napoleon, yang mengutus Herman Willem Daendels menjadi gubernur jendral di Indonesia dengan dua tugas utama, yaitu :

-          meningkatkan pemasukan kas Negara, setelah VOC bubar

-          mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris

Untuk menjalankan tugasnya yang pertama,yaitu meningkatkan pemasukan kas Negara, Daendels mengambil langkah :

-          menjual tanah kepada pihak partikelir

-          menerapkan aturan Continganten Stelsel,dan Verplichte Leverantie

-          melaksanakan kerja paksa rodi

-          memperluas tanaman kopi

Sedangkan untuk menjalankan tugasnya yang kedua, yaitu mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, maka Daendels mengambil langkah :

-          mendirikan pabrik senjata di Batavis dan Surabaya

-          memperkuat pasukan dengan orang orang Indonesia

-          membangun pangkalan militer di merak dan Ujung Kulon

-          mendirikan benteng benteng pertahanan

-          membuat jalan raya sepanjang Anyer panarukan.

Semua langkah langkah Daendels menggunakan tenaga kerja paksa yang banyak memakan korban, sehingga pemerintahan Daendelsdi Indonesia dikenal sebagai pemerintahan yang sangat kejam. Kekejaman daendels inilah yang mengakibatkan ia dipanggil pulang ke negerinya, dan digantikan oleh Gubernur Jendral Jansens.

B. Pemerintahan Raffles di Indonesia,

          Pada saat pemerintahan Gubernur Jendral Jansen, kekuatan belanda sudah lemah, sehingga ketika Inggris dating, Belanda tak mampu menahan serangan Inggris, dan akhirnya belanda menyerah kepada Inggris dengan menandatangani “Kapitulasi Tuntang”, yang berisi “Penyerahan wilayah kekuasaan belanda di Indoneia kepada tentara kerajaan Inggris di Indonesia”. Dengan ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang, maka secara resmi dimulailah penjajahan Inggris di Indoesia.

          Ketika berkuasa di Indonesia, Inggris mengirim Thomas Stamford raffles sebagai gubernurjendral di Indonesia, yang segera banyak menjalankan beberapa kebijakan untuk pembaharuan di Indonesia, diantaranya yang terkenal adalah “Sistim Pajak/Sewa Tanah”dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan, namun sayangnya kebijakan Raffles tidak menuai hasil seperti yang diharapkan karena adanya kendala kendala, antara lain bahwa pada saat itu masyarakat Indonesia belum mengenal sistim ekonomi uang.

C. Pemerintahan Van Den Bosch di Indonesia,

          Van Den Bosch diangkat sebagai gubernur Jendral di Indonesia dengan tugas utamanya mencari sistim baru utnuk mengisi kekosongan kas Negara. Van Den Bosch mengajukan rencana untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor di Indonesia, yang hasilnya dijamin akan dapat menolong keuangan negeri belanda. Cara yang ditempuh adalah menera[kan “Sistim Tanam Paksa/Cultur Stelsel”.

Dalam teorinya tanam paksa, Van Den Bosch menerapkan aturan aturan :

-          petani wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor

-          hasil tanaman ekspor diserahkan kepada pemerintah belanda

-          1/5 tanah tsb bebas dari pajak

-          Pekerjaan untuk menanam tanaman ekspor tidk boleh melebihi waktu untuk menanam padi

-          Wajib tanam bisa diganti dengan penyerahan tenaga

-          Kegagalan panen menjadi tanggungan pemerintah

Namun dalam prakteknya, aturan ranam paksa diselewengkan, sehingga yang terjadi adalah :

-          Tanah yang diminta melebihi 1/5, bisa 1/3, ½ atau seluruhnya

-          Masih harus membayar pajak

-          Waktu untuk pengerjaan melebihi waktu penanaman padi

-          Kegagalan panen menjadi tanggungan petani ,dll

Karena adanya penyelewengan dalam praktek tanam paksa, akhirnya sistim ini mendatangkan malapetaka bagi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu berakibat :

-          timbulnya kemiskinan rakyat yang semakin berat

-          timbulnya bencana kelaparan dan wabah penyakit

-          sawah ladang rakyat menjadi terlantar

-          beban rakyat semakin berat, karena harus membayar pajak dan menanggung kerugian akibat gagal panen.

D. Pelaksanan Politik Ekonomi Pintu Terbuka

          Tanam paksa yang mendatangkan penderitaan bagi bangsa Indonesia akhirnya mendapat protes yang sangat keras dari bangsa Belanda sendiri yang berhaluan liberal, hingga akhirnya tanam paksa dihapuskan secara berangsur angsur.

          Pada tahun 1870, kaum liberal negeri Belanda mendapat kemenangan dalam parlemen Belanda, sehingga Belanda memasuki era Liberalisme dalam roda peerintahannya. Seiring dengan hal tsb, maka di Indonesia diberlakukan “Politik Ekonomi Pintu Terbuka”, yaitu politik yang memberi peluang kep[ada pemilik modal swasta asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.Diberlakukanya politk ekonomi pintu terbuka ini, mengakibatkan para pemilik modal swasta asing berbondong bondong menanamkan modalnya di Indonesia dengan membuka berbagai usaha antara lain bidang perkebunan,dan pertambangan.

          Sejalan dengan adanya politik ekonomi pintu terbuka, pada tahun 1870 Pemerintah Belanda menerap[kan Undang Undang Agraria dengan tujuan untuk :

-          melindungi hak milik pribumi atas tanahnya dari penguasaan orang orang asing

-          memberi peluang kepada pengusaha asing untuk dapat menyewa tanah dari rakyat Indonesia

Praktek colonial yang dijalankan pemerintah Belanda ini, disatu pihak memberi keuntungan yang sangat besar bagi pemerintah colonial Belanda, dipihak lain telah membawa kemerosotan kehidupan rakyat terutama petani dan buruh.

E> Pelaksanaan Politik Etis,

          Pada awal abad 20, lahirlah gagasn Conrad Toedore van Deventer yang dikenal dengan politik Etis (politik balas budi). Sesuai dengan nama pencetusnya, Politik etis memiliki tiga program yang disebut dengan Trilogi Van Deventer yang meliputi :

-          Edukasi (pendidikan)

-          Irigasi ( pengairan)

-          Emigrasi (perpindahan penduduk )

Walaupun secara teori dan praktek, politik etis juga mengalami penyimpangan, namun kita tidak dapat menutup mata, bahwa dilaksanakannya politik etis mendatangkan hal hal positif bagi perkembangan perjuangan rakyat Indonesia, yaitu munculnya golongan terpelajar.

F> Perlawanan Rakyat Melawan Pemerintahan Kolonial

Karena terjadinya kesewenang wenangan dari pemerintah colonial, akhirnya rakyat bangkit melakukan perlawanan, diantaranya adalah :

-          perlawanan rakyat maluku dibawah pimpinan Kapitan Patimura

-          perlawanan rakyat Minangkanbau dibawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol

-          perklawanan rakyat Jawa Tengan dibawah pimpinan Pangeran Diponedoro

-          perlawanan rakyat bali dibawah pimpinan I Ktut Gusti Jelantik

-          perlawanan rakyat Banjar dibawah pimpinan Pangeran Antasari

-          perlawanan rakyat Aceh dibawah pimpinan Teuku Umar dkk