ORDE BARU DAN PERISTIWA REFORMASI

1. LAHIRNYA ORDE BARU.

                    Peristiwa G 30 S membawa bencana pada pemerintahan Orde Lama, sebab ketidak tegasan pemerintah terhadap para pemberontak membawa dampak negatif pada pemerintah. Ketidak puasan rakyat makin meningkat karena ekonomi makin terpuruk, keamanan rakyat juga tidak terjamin.

                     Akibatnya dengan dipelopori oleh mahasiswa terjadi berbagai demonstrasi. Untuk lebih mengkoordinasi demonstrasinya para mahasiswa membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), sedangkan para pelajar membentuk KAPPI (Kersatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia ). Pada 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI menggelar demonstrasi di depan gedung DPR-GR, dengan tuntutan (TRITURA) :

1.Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya.

2. Bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI.

3. Turunkan harga barang.

                     Ternyata pemerintah tidak menuruti tuntutan para demonstran, sebab pemerintah tidak membubarkan kabinet tetapi hanya mereshufle Kabinet Dwi Kora menjadi Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan atau yang lebih dikenal sebagai kabinet seratus menteri. Pembentukan kabinet ini membuat rakyat semakin tidak puas sebab masih banyak tokoh yang diduga terlibat peristiwa G 30 S masih dilibatkan dalam kabinet seratus menteri.

                      Untuk menggagalkan pelantikan kabinet, pada 24 Februari 1966 para mahasiswa memblokir jalan yang akan dilalui para menteri. Karena tindakan mahasiswa itu terjadi bentrokan dengan fihak keamanan, akibatnya seorang mahasiswa yang bernama ARIEF RAHMAN HAKIM gugur terkena tembakan pasukan keamanan. Sehari setelah insiden itu, pada 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan.

                      Pembubaran KAMI tidak menyurutkan tekat para mahasiswa, bahkan mahasiswa membentuk LASKAR ARIEF RAHMAN HAKIM yang bersama dengan kesatuan aksi lainnya pada 8 – 9 Maret 1966 menggelar aksi besar-besaran di depan kantor Waperdam I / MENLU, Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Kedutaan Besar CINA, sebab ketiga tempat itu dianggap sebagai sumber dukungan yang utama terhadap PKI.

                       Untuk mengatasi krisis politik yang tak kunjung reda, pada 10 Maret 1966 Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan para utusan partai politik. Dalam pertemuan itu presiden meminta agar partai politik turut mengecam tindakan para demonstran, tetapi ditolak oleh para utusan partai yang tergabung dalam FRONT PANCASILA, sebab partai politik yang tergabung dalam front itu juga menuntut pembubaran PKI.

                       Dalam menyikapi keadaan negara yang semakin gawat, pada 11 Maret 1966 di Istana Negara diadakan sidang Pleno Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan. Para menteri yang akan menghadiri sidang ini mengalami kesulitan karena mereka dihadang oleh para demonstran. Untuk menjaga keamanan sidang maka prajurit RPKAD ditugaskan menjaga istana negara secara     kamuflase, tetapi oleh Ajudan Presiden yaitu Brigjend Sabur pasukan itu dianggap akan menyerbu istana negara.

                        Akibatnya bersama dengan Wakil Perdana Menteri (Waperdam) I Soebandrio dan Waperdam III Chairul Saleh, presiden mengungsi ke Istana Bogor. Setelah pimpinan sidang diserahkan kepada Waperdam II  Dr. J. Leimena.

             Karena situasi negara yang semakin gawat dan kewibawaan  pemerintah yang semakin merosot, dan didorong oleh rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memulihkan situasi negara maka tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Mayjend Basuki Rahmat, Brigjen  M.Yusuf,  dan Brigjen Amir Mahmud berinisiatif menemui presiden di Istana Bogor setelah sebelumnya meminta ijin kepada Letjen Soeharto. Pertemuan itu menghasilkan suatu konsep surat perintah kepada MEN / PANGAD  LETJEN SOEHARTO, untuk atas nama presiden mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itulah yang pada akhirnya dikenal sebagai SUPER SEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret).

             Berdasar surat perintah itu, Letjen Soeharto  mengambil beberapa langkah, yaitu:         

1.  Terhitung mulai tanggal 12 Maret 1966, PKI dan ormas-ormasnya dibubarkan dan di

      nyatakan sebagi partai terlarang. Dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS  No IX / MPRS / 1966 yang intinya melarang penyebaran ajaran komunis dan  sejenisnya di Indonesia.

2.   Mengamankan 15 orang menteri Kabinet Dwi Kora Yang Disempurnakan yang                                            diduga  terlibat dalam peristiwa G 30 S / PKI.

3. Membersihkan MPRS   dan lembaga negara   yang lain dari   unsur-unsur                         G 30 S / PKI   dan   menempatkan peranan lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945

                

         Dengan mengacu pada Ketetapan MPRS  No. XIII /MPRS/1966, Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan dan kemudian menyerahkan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk membentuk kabinet AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat). Tugas pokok kabinet Ampera tertuang dalam Dwidarma Kabinet Ampera, yang intinya mewujudkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Ternyata Kabinet Ampera belumdapat menjalankan fungsinya dengan baik karena terganjal persoalan “DUALISME KEPEMIMPINAN NASIONAL”, yaitu Presiden Soekarno selaku pemimpin negara / pemerintahan dan Letjen Soeharto selaku pelaksana pemerintahan.

         Konflik itu berakhir setelah timbul tekanan dan desakan agar presiden Soekarno segera mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXXIII/MPRS/ 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jendral Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPR hasil pemilu. Akhirnya pada sidang umum MPRS V tanggal 21 – 30 Maret 1967 Jendral Soeharto diangkat sebagai Presiden RI untuk masa jabatan 1968 – 1973.

2.  POLITIK LUAR NEGERI SEMASA ORDE BARU

A.     Kembali menjadi Anggota PBB.

Pada 28 September 1950, Indonesia tercatat sebagai anggota PBB dengan nomor urut 60. Banyak sekali manfaat yang diperoleh ketika Indonesia menjadi anggota PBB, baik semasa perang kemerdekaan, penyeleseian sengketa Irian Barat maupun bantuan dari lembaga-lembaga khusus PBB seperti UNESCO, WHO, IMF, IBRD dan sebagainya.   Namun hubungan yang harmonis itu terganggu ketika Indonesia pada 7 Januari 1965 keluar dari PBB. Akibatnya Indonesia terkucil dari pergaulan internasional, kenyamanan dan kebersamaan hidup dengan bangsa lain tidak dirasakan lagi, yang lebih parah pembangunan negara menjadi terhambat imbasnya muncul kesengsaraan rakyat.

Tindakan Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB, berawal dari desakan Komisi C DPR-GR. Pada 3 Juni 1966, panitia musyawarah DPR-GR membahas usulan Komisi C tersebut. Akhirnya disepakati Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan organisasi yang bernaung dibawahnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak

Akhirnya pada 28 Desember 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Tindakan itu mendapat sambutan baik dari anggota PBB yang lain, dengan bukti terpilihnya ADAM MALIK sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

B.     Menghentikan Konfrontasi Dengan Malaysia.

Konfrontasi dengan Malaysia, dianggap sebagi tindakan yang kuarang sesuai dengan politik luar negri yang Bebas dan Aktif, tindakan ini sangat merugikan kedua belah fihak sebab hubungan sebagai negara tetangga terputus.

Upaya m   erintis normalisasi hubungandimulai dengan diselenggarakannya perundingan

 Bangkok pada 29 Mei – 1 Juni 1966. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negri Adam Malik, delegasi Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Pertemuan ini menghasilkan tiga hal pokok, yaitu :

1.      Rakyat Sabah dan Serawak, diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang   telah mereka ambil mengenai kedudukannya dalam Federasi Malaysia.

2.      Indonesia – Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

3.      Tindakan-tindakan permusuhan harus dihentikan.

Peresmian normalisasi hubungan diplomatik Indonesia – Malaysia di tandatangani di Jakarta, pada 11 Agustus 1966 dengan ditandatanganinya perundingan Bangkok oleh

Menlu Adam Malik dan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak.

Menlu RI Adam Malik dan Menlu Malaysia Tun abdul Razaq menandatangani normalisasi hubungan RI-Malaysia Sumber : 30 Th Indonesia Merdeka

3. KEHIDUPAN POLITIK SEMASA PEMERINTAHAN ORDE BARU

A. Pemilu dan Pemerintahan.

Pemerintah Orde Baru berkehendak menyusun sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru bertekat menegakkan demokrasi Pancasila. Salah satu wujud demokrasi adalah Pemilu. Melalui pemilu rakyat diharapkan dapat merasakan hak demokrasinya, yaitu memilih atau dipilih sebagi wakil-wakil yang di percaya untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan. Wakil-wakil itu senantiasa harus membawa suara hati nurani rakyat yang telah memilihnya agar keinginan mereka terpenuhi.

 ( Semula asas pemilu di Indonesia adalah LUBER artinya LANGSUNG,UMUM, BEBAS DAN RAHASIA. Tetapi semasa Reformasi asas pemilu ditambah dengan istilah JURDIL artinya JUJUR dan ADIL ).

Secara berturut-turut, pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia semasa Orde Baru adalah :

1.      3 JULI 1971, dengan diikuti oleh 10 kontestan yaitu : GOLKAR mendapat 236 kursi,

NU mendapat 58 kursi, PARMUSI mendapat 24 kursi, PNI mendapat 20 kursi, PSII mendapat 10 kursi, PARKINDO (Partai Kristen Indonesia) mendapat 7 kursi, PARTAI KATOLIK mendapat 3 kursi, PERTI mendapat 2 kursi, sedangkan Partai MURBA dan IPKIA TIDAK MEMPEROLEH KURSI.

2.      2 MEI 1977, diikuti oleh tiga partai sebab partai yang programnya sama digabung     

Menjadi satu partai. Partai tersebut adalah : GOLKAR MENDAPAT 232 KURSI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fusi dari NU, PSII, PARMUSI dan PERTI mendapat 99 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) fusi dari PNI, PARKINDO, PARTAI  KATOLIK, MURBA dan IPKI mendapat 29 kursi.

3.      4 MEI 1982, PPP mendapat 94 kursi, GOLKAR mendapat 246 kursi, PDI mendapat 

24 kuirsi.

 4.  23 APRIL 1987, PPP mendapat 61 kursi, GOLKAR mendapat 292 kursi, PDI mendapat 40 kursi.

5        9 JULI 1992, PPP mendapat 62 kursi, Golkar mendapat 281 kursi, PDI mendapat 57.

6        9 MEI 1997, PPP mendapat 89 kursi, Golkar mendapat 325 kursi, PDI mendapat 11.

B.     RUNTUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU (PERISTIWA REFORMASI).

 

Gb : Demonstrasi mahasiswa menduduki Gedung MPR

           

Pemerintahan Orde Baru memang dapat membawa bangsa Indonesia kearah yang lebih baik, tetapi sayang semua itu di bangun di atas pondasi yang keropos yaitu hutang luar negri. Selama pemerintahan Orde Baru, rakyat terpedaya dengan gambaran fisik yang menampakkan seolah-olah bangsa Indonesia berhasil dalam pembangunan nasional.

Keroposnya perekonomian semakin diperparah dengan tindakan para konglomerat yang menyalah gunakan posisi mereka sebagai aktor pembangunan ekonomi. Mereka banyak mengeruk utang tanpa ada kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Semua ini dapat terjadi karena adanya KOLUSI, KORUPSI dan NEPOTISME  (KKN) yang luar biasa.

Semua kemajuan yang ada di Indonesia akhirnya menjadi titik balik pada tahun 1997, hal ini bermula dari adanya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat. Tatanan ekonomi rusak, pengangguran meningkat dan kemiskinan meraja lela. Dampak dari krisis adalah makin pudarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah Orde Baru.

Dalam kondisi seperti itu muncullah gerakan REFORMASI yang berawal dari rasa keprihatinan moral yang mendalam atas berbagai krisis yang terjadi. Gerakan reformasi dipelopori oleh para mahasiswa dan cendekiawan serta didukung oleh masyarakat luas yang sadar akan arti perubahan.

Gb : Saat Pengunduran Diri Presiden Soeharto, 21 Mei 1998 didampingi oleh Wapres Prof BJ Habibie (menggantikan beliau sbg Pres. Ri ke 3)

     

Kronologi Lahirnya Reformasi

1.   Keberanian Amin Rais membongkar kebobrokan sistem pengelolaan PT        Freeport

2.   Peristiwa 27 Juli 1996 (KUDATULI) yaitu penyerbuan kantor PDI yang ditempati Megawati oleh PDI pro-Suryadi          

3.    Terpilihnya kembali Bpk Soeharto sebagai presiden pada bulan Maret 1998                 

 4.   Terjadinya demonstrasi besar-besaran mahasiswa di Tri Sakti pada 12 Mei  1998

5.  Terjadinya Kerusuhan di Jakarta pada 13 dan 14 Mei 1998 yang berakibat makin Terpuruknya perekonomian Indonesia.

6.      Didudukinya gedung DPR / MPR oleh para mahasiswa pada 19 Mei 1998

7.      Pada 20 Mei 1998 Presiden Soeharto memanggil para tokoh nasional, guna membentuk kabinet reformasi tetapi ditolak

8.      Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada 21 Mei 1998 di Istana Negara dan digantikan oleh B.J Habiebie

KONFLIK INDONESIA BELANDA Dan perjuangan bersenjata Mempertahankan kemerdekaan

 

1.1  Latar Belakang Konflik Indonesia – Belanda

      Menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 membawa hikmah yang sangat besar kepada perkembangan bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara yanag berdaulat. “Vacuum of Power”, yaitu kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh para “Founding fathers” untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan upaya melengkapi kelengkapan Negara melalui sidang  PPKI tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Maka lengkap dan sah lah Indonesia sebagai sebuah Negara berdaulat dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

      Berbagai peristiwa telah terjadi di Indonesia setelah Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI. Di daerah daerah muncul berbagai peristiwa spontan dan heorik sebagai bentuk dukungan terhadap proklamasi, seperti :

1)      Surat Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (5 September 1945)

Berisi tentang pernyataan resmi Sri Sultan Hamengku Buwono IX, bahwa Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat menyatakan diri bergabung dengan RI sebagai daerah Istimewa.

 “(Catatan Penting :  bahwa Keraton Yogyakarta tidak pernah dijajah oleh Hindia Belanda, sehingga ketika Indonesia merdeka Yogyakarta adalah Negara/kerajaan mandiri. Karena menurut perjanjian internasional tahun 1896 wilayah Indonesia adalah Bekas Hindia Belanda)”.

Dengan pernyataan ini secara resmi Yogyakarta menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republic Indonesia.

2)      Rapat Raksasa di Lap. Ikada (19 September 1945)

3)      Insiden Bendera di Hotel Yamato (19 September 1945)

4)      Pertempuran lima hari di Semarang

5)      Dsb (materi ini dibahas di kelas 8)

      Sebagai pemenang Perang Dunia II, tetap berusaha untuk masuk ke Indonesia. Pasukan Sekutu yang diwakili oleh AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies = Pasukan Sekutu dari Divisi Inggris) mendarat di Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945 dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christisson. Kedatangan pasukan AFNEI ini pada awalnya disambut dengan hangat oleh pemerintah RI, karena mereka mengemban tugas untuk :

1.      melucuti sejata pasukan Jepang dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya

2.      membebaskan tawanan perang

3.      mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada para penjahat aperang

Di Indonesia pasukan AFNEI dibagi dalam 3 divisi, yaitu :

1)      Divisi India ke 23 ditempatkan di Jawa Barat, dipimpin oleh Mayjend. DC. Hawthorn

2)      Divisi India ke 5 di tempatkan di Jawa Timur, dipimpin oleh Mayjend EC Mansergh

3)      Divisi India ke 26 ditempatkan di Sumatera, dipimpin oleh Mayjend HM Chambers

      Situasi berubah menjadi kecurigaan setelah bangsa Indonesia mengetahui bahwa kedatangan pasukan AFNEI diboncengi oleh NICA (Nederlands Indische Civil Administratie) dibawah komando Mayjend HJ Van Mook dan Mayjend Van der Plass. Kedatangan NICA ini menimbulkan kecurigaan bahwa Belanda akan mengambil kembali kekuasaannya di Indonesia. Kecurigaan tersebut semakin tampak setelah NICA mempersenjatai kembali KNIL (Pasukan Belanda di Indonesia) yang telah dibebaskan dari tawanan Jepang. Pasukan NICA mulai memancing perselisihan di berbagai daerah dengan tindakan yang provokatif, sehingga menimbulkan insiden-insiden pertempuran dengan para pejuang RI. Contoh konkrit tindakan provokatif NICA adalah : Insiden Bendera di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945.

1.2
Dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan pada tanggal 19 September 1945 : 1. Sebelah kiri     : insiden bendera di Hotel Yamato Surabaya 2. Sebelah kanan : suasana rapat raksasa (Komite Van Aksi) di lap. Ikada Jakarta

1.2  Perjuangan Rakyat dan Pemerintah di Berbagai Daerah Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indoneisa

1. Peristiwa Heroik di Surabaya (10 Nopember 1945)

Pasukan Sekutu mulai memasuki kota Surabaya pada tanggal 20 Oktober 1945 dibawah pimpinan Mayor Jenderal AWS Mallaby. Mereka langsung menyerbu penjara republic untuk membebaskan tenatara sekutu dari tawanan para pejuang RI. Tindakan profokatif ini memancing insiden-insiden kecil, dan mencapai puncaknya dengan tewasnya Mallaby dalam insiden pertempuran di Jembatan Merah. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh sekutu untuk mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya “ …………..para pemimpin dan orang orang Indoneisa yang bersenjata harus melapor dan menyerahkan senjatanya ditempat-tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, menyerahkan diri dengan mengangkat tangan keaatas, dengan batas waktu tanggal 10 Nopember 1945 jam 06.00 pagi. Bila tidak, Saurabaya akan digempur dari darat, laut dan udara….”

Ultimatum in tidak dihiraukan oleh para pejuang Surabaya. Bung Tomo, dengan pidatonya yang berkobar-kobar dari RRI Stasiun Surabaya membakar semanagat juang rakyat Surabaya menentang kembalinya Sekutu dan Belanda.

Maka pada tanggal 10 Nopember 1945 terbuktilah ancaman dari Sekutu untuk mebombardir Saurabaya dari darat, laut dan udara. Pertempuran yang tidak seimbangpun terjadi. Sekutu dengan peralatan dan mesin tempur yang canggih, sedangkan para pejuang RI dengan senjata seadanya hasil rampasan dari Jepang.

“Sang Orator Bung Tomo” ; pembakar semangat juang dan pemimpin pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya. Beliau gugur dalam peristiwa yang sangat dahsyat itu. (Para veteran Sekutu mengatakan bahwa peristiwa 10 Nop. 1945 di Surabaya sebagai Inferno / neraka, yang kedahsyatan perangnya lebih mengerikan dibandingkan perang dunia II) Sumber : 30 Th. Indonesia Merdeka

Pasukan BKR dari berbagai daerah di Indonesia berdatangan masuk ke Surabaya untuk bertempur bersama-sama rakyat Surabaya melawan Sekutu. Pertempuran baru berakhir tanggal 14 Desember 1945.

2. Palagan Ambarawa (12 –  15 Desember 1945)

Peristiwa ini bermula dari kedatnagan tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigjend. Bethel di Semarang. Tujuan semula poasukan ini adalah mengurus tawanan perang Jepang. Namun NICA kemudian mempersenjatai para bekas tawanan ini untuk membuat kekacauan di Kota Magelang dan Ambarawa. Pertempuran sudah dimulai sejak 20 Nopember 1945. Pertempuran mencapai puncaknya pada tanggal 12 – 15 Desember 1945 dibawah komando kolonel Sudirman. Dengan strategi peperangan yang brillian dari Kolonel Sudirman, pasukan BKR berhasil memukul mundur pasukan Sekutu dari Semarang. Karena jasanya inilah Kolonel Sudirman kemudian diangkat sebagai Panglima TKR (menggantikan Syudancho Supriyadi yang tidak pernah muncul) dengan pangkat baru Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Peristiwa ini diperingati sebagai hari infanteri setiap tanggal 15 Desember.

3. Bandung lautan Api (24 Maret 1946)

Peristiwa ini bermula dari tindakan Sekutu yang memerintahkan para pejuang RI  di Bandung untuk menyerahkan senjata rampasan dari Jepang. Pertempuran pun pecah, dan mengakibatkan Kota Bandung terbagi menjadi dua dengan batas demarkasi jalan/rel kereta api yang membelah kota Bandung. Bandung Utara berhasil dikuasai Sekutu, sedangkan Bandung Selatan dikuasai TKR.

Berdasarkan Saurat Perintah Perdana Menteri Amir Syarifudin pada tanggal 20 Nopember 1945, antara pasukan Sekutu dan TKR harus mengadakan genjatan senjata /menghentikan tembak menembak.

Pada tanggal 23 Maret 1946 Sekutu mengeluarkan ultimatum  kepada para pejuang RI untuk mengosongkan kota Bandung . Akibatnya pertempuran pun kembali menghebat. Pada saat itu datang dua buah surat perintah yang isinya membingungkan, yaitu :

1)      Dari perdana Menteri Amir Syarifudin

Bahwa para pejuang / pasukan RI harus mundur  dari kota Bandung sesuai dengan perjanjian antara pemerintah RI dengan Sekutu yanag saat itu sedang berlangsung di Jakarta.

2)      Dari Panglima TKR (Jenderal Sudirman)

Bahwa para pejuang/pasukan RI harus mempertahankan Kota bandung sampai titik darah penghabisan.

Menghadapi dua perintah yang berbeda ini, akhirnya pada tanggal 24 Maret 1946 pasukan RI mengambil sikap untuk mundur dari kota Bandung dengan cara membumi hanguskan kota Bandung, supaya semua fasilitas yang ada tidak dapat dipergunakan oleh Sekutu. Maka terjadilah apa yang disebut dengan Bandung Lautan Api.

4. Medan Area (10 Dember 1945)

Pasukan Sekutu memasuki Kota Medan dibawah pimpin Brigadir Jenderal Ted Kelly, didahului oleh pasukan komando pimpinan Kapten Westerling

Pada tanggal 18 Oktober 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya :

1)      melarang rakyat membawa senjata

2)      semua senjata harus diserahkan kepada pasukan Sekutu

Karena ultimatumnya tidak dihiraukan oleh rakyat Medan, Pasukan Sekutu mengerahkan kekuatannya untuk menggempur kota Medan dan sekitarnya. Serangan Sekutu ini dihadapi dengan gagah berani oleh pejuang RI dibawah koordinasi kolonel Ahmad Tahir

5. Puputan Margarana di Bali (18 Desember 1946)

Dalam bahasa bali, Puputan berarti perang sampai titik darah penghabisan. Peristiwa inilah yang terjadi di desa Margarana, Tabanan Bali pada tanggal 18 Desember 1946. Pasukan Ciung Wanara pimpinan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan semangat puputan menyerbu tangsi / markas NICA di Tabanan untuk menggagalkan pembentukan Negara Indonesia Timur dalam Konferensi Denpasar yang saat itu sedang berlangsung. I Gusti Ngurah Rai dan seluruh anggota pasukannya gugur dalam pertempuran tersebut.

6. Peristiwa 11 Nopember 1946 di Sulawesi Selatan

Pada saat Belanda (Mayjend Van Mook) sedang mengadakan Konferensi Denpasar dalam rangka pembentukan negara Indonesia Timur dan negara-negara boneka lainnya, pada tanggal 11 Desember 1946 Belanda mengumumkan bahwa Sulawesi berada dalam status darurat perang dan hukum militer (akibat dari penolakan rakyat terhadap rencana (pembentukan Negara Indonesia Timur). Rakyat Sulawesi Selatan yang diangap menolak atau tidak setuju/menentang rencana tersebut dibantai habis oleh pasukan Belanda pimpinan Raymond Westerling yang mengakibatkan lebih dari 40.000 jiwa rakyat Sulawesi meninggal.

Robert Wolter Monginsidi dan Andi Matalatta yang memimpin pasukan untuk melawan kebiadaban Belanda akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati.

PERANG ASIA TIMUR RAYA DAN PENDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA

 

        Sebelum meletusnya Perang Asia Timur Raya, Jepang memetakan wilayah Asia Tenggara menjadi 2 bagian, yaitu :

1.  Wilayah A, yaitu beberapa koloni Inggris, Belanda dan Amerika Serikat yang meliputi wilayah ; Semenanjung Melayu, Kalimantan Utrara, Philipina dan Indonesia

2.  Wilayah B, yaitu koloni Perancis yang meliputi Vietnam, Laos dan kamboja

Jepang menguasai kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah A dengan tujuan ; menjadikan kawasan Aasia Tenggara sebagai sumber bahan mentah bagi industri perang dan pertahanannya. Jepang juga berusaha memotong garis perbekalan musuh yang berada di wilayah ini.

        Jepang memperoleh kemenangan mudah untuk menduduki Indonesia yang dikuasai Belanda pada bulan Januari 1942. Dimulai dari wilayah Tarakan (Kalimantan Timur) sebagai penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, berturut-turut kemudian wilayah Balikpapan, Ambon,Kendari, Pontianak dapat dikuasai pada bulan yang sama. Pada bulan Pebruari 1942 Jepang berhasil menguasai Palembang.

        Untuk menguasai Indonesia, Jepang menggunakan 2 jalur, yaitu :

1    Lewat Philipina ; Tarakan, Balikpapan, Bali, Rembang Indramayu

2.  Lewat Semenanjung Melayu ; Palembang, Pontianak, Tanjung Priok

        Pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang berhasil menguasai Batavia. Karena semakin terdesak serta tidak adanya bantuan dari Amerika Serikat akhirnya Belanda terpaksa harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati (Subang Jawa barat) pada tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian ini ditandatangani oaleh Jenderal Teerporten selaku wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia (Tjarda Van Stackenborg Stackhouwer) dengan Jenderal Immamura sebagai Pimpinan bala tentara Jepang di Indonesia

        Setelah berhasil menguasai Indonesia Indonesia, pemerintah bala tentara Jepang membagi Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu :

1.  Wilayah I,       : terdiri atas Jawa dan Madura serta diperintah oleh Tentara Keenambelas Rikugun (Angkatan Darat) yang berpusat di Jakarta

2.  Wilayah II,     : terdiri atas ; Sumatera dan diperintah oleh Tentara Keduapuluhlima Rikugun dengan markas di Bukit Tinggi (Sumatera Barat)

3.  Wilayah III, : terdiri atas ; Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara, diperintah oleh Armada Selatan kedua Kaigun (Angkatan Laut) yang berpusat di Makasar

I  Pengaruh Pendudukan Jepang Terhadap Berbagai Sendi Kehidupan Bangsa Indonesia

        Sadar bahwa posisinya dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya, pemerintah Bala Tentara Jepang berusaha untuk  menarik simpati bangsa Indonesia dengan berbagai cara :

1.      mengklaim dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk melepaskan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajahan Belanda

2.      memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan intensitas yang sering pada siaran radio Tokyo

3.      membebaskan para tokoh pemimpin bangsa Indonesia yang diasingkan oleh Belanda, seperti ; Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta

4.      melakukan propaganda Gerakan Tiga A, yang meliputi :

a.       Jepang/Nipon Cahaya Asia

b.      Jepang/Nipon Pelindung Asia

c.       Jepang/Nipon Pemimpin Asia                                       

5.      melarang penggunaan bahasa Belanda dan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan resmi

        Berbagai bentuk cara pemerintah bala tentara Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia pada masa awal kedatangannya di Indonesia, cukup mendapat sambutan yang baik dari bangsa Indonesia, apalagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa sangat percaya pada “Jongko Joyoboyo” (Ramalan Joyoboyo) yang menyebutkan akan datangnya “Jago wiring kuning cebol kepalang soko wetan” yang akan berkuasa di Jawa seumur jagung.

Namun kedatangan pasukan Jepang dengan segala propagandanya tersebut merupakan mimpi buruk bangsa Indonesia yang mengharapkan terbebas dari belenggu penjajahan. Berbagai tindakan pemerintahan bala tentara Jepang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia:

a.      Pemerasan Sumber Daya Alam

Cara-cara Jepang untuk mengeruk kekayaan alam / bahan mentah guna kepentingan industri perang diantaranya :

1.      semua harta peninggalan Belanda di Indonesia di sita

2.      melakukan monopoli penjualan hasil perkebunan

3.      melancarkan kampanye pengerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar besaran

4.      tanaman perkebunan yang tidak berguna dimusnahkan dan diganti dengan tanaman pangan

5.      rakyat hanya boleh memiliki 40 % dari hasil panen, sedangkan yang 60 % harus diserahkan kepada Jepang

6.      rakyat dibebani tambahan untuk menanam pohon jarak sebagai bahan minyak pelumas senjata dan mesin perang.

b.      Pemerasan Sumbar Daya Manusia

Untuk memanfaatkan tenaga bangsa Indonesia dalam membantu  kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah bala tentara Jepang melaksanakan :

1.      Romusha

      Bentuk kerja paksa seperti halnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda  (Kerja Rodi) juga terjadi pada masa pendudukan bala tentara Jepang, yang disebut dengan Romusha. Para tenaga kerja paksa ini dipaksa sebagai tenaga pengangkut bahan tambang (batu bara) , pembuatan rel kereta api serta mengangkut hasil hasil perkebunan.Tidak terhitung berapa ratus ribu bahkan jutaan rakyat Indonesia yang menjadi korban romusha. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Romusha, Jepang menyebut romusha sebagai “Pahlawan Pekerja/Prajurit Ekonomi”

2.      Pembentukan Organisasi Semi Militer :

a)          Seinendan (Barisan Pemuda)

b)          Seinentai (Barisan Murid Murid Sekolah Dasar)

c)          Gakukotai (Barisan Murid Murid Sekolah Lanjutan)

d)          Fujinkai (Barisan Wanita)

e)          Keibondan (Barisan Pembantu Polisi)

f)            Syusintai (Barisan Pelopor)

3.      Pembentukan Organisasi Militer

a)          Pembela Tanah Air (Peta)

b)          Heiho (Pembantu Polisi)

Anggota pasukan Peta sedang latihan baris berbaris Sumber : 30 Th Indonesia Merdeka

Kedua organisasi militer ini dibentuk untuk kepentingan mempertahankan tanah air dari serangan musuh.

Terlepas dari dampak negatif yang timbul dari berbagai pemerasan sumber daya manusia, pembentukan organisasi semi militer dan organisasi militer oleh Jepang membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu memberikan pengetahuan militer dan strategi perang dalam menghadapi musuh.

II  Perlawanan Rakyat Di Berbagai Daerah Pasa Masa Pendudukan Jepang

a.      Kooperatif

      Perjuangan dengan strategi kooperatif merupakan bentuk perjuangan dengan cara bersedia bekerja sama atau tidak menentang secara frontal pemerintah bala tentara Jepang. Tetapi melalui organisasi yang bekerjasama dengan pemerintah sambil menyusun taktik dan strategi perjuangan. Gerakan gerakan yang bersifat kooperatif terhadap pendudukan bala tentara Jepang adalah :

1)      Gerakan Tiga A

      Gerakan yang dipimpin oleh Mr. Sjamsudin ini dibentuk oleh Jepang untuk melakukan propaganda kepada rakyat Indonesia dengan menggunakan semboyan :

-     Nipon Cahaya Asia

-     Nipon Pelindung Asia

-     Nipon Pemimpin Asia

2)      PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)

      Gerakan bentukan Jepang ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu :

-     Ir. Soekarno

-     Drs. Moh. Hatta

-     Ki Hajar Dewantara

-     K.H. Mas Mansyur

3)      Jawa Hokokai

      Putera yang dibentuk Jepang untuk menghimpun tenaga rakyat dalam membantu Jepang menghadapi Sekutu, ternyata digunakan oleh para pemimpinnya untuk menentang kekejaman Jepang dan menentang penindasan.

      Pada bulan Maret 1944 Putera dibubarkan dan digantikan dengan Himpunan Kebaktian Jawa (Jawa Hokokai).

4)      GEMPAR (Gemblengan pemuda Asia raya)

      Organisasi ini dibentuk Jepang dengan tujuan menggembleng para pemuda supaya memiliki rasa nasionalisme dan bekerjasama dengan Putera.

b.      Gerakan Bawah Tanah

Gerakan ini dimotori oleh para pemuda. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan yang dilakukan secara rahasia / tersembunyi / illegal ini muncul sebagai akibat dari pelarangan dan pembubaran partai partai politik oleh Jepang. Aktivitasnya adalah menyusun kekuatan dan mempropagandakan pentingnya kemerdekaan serta memantau perkembangan Perang Asia Timur Raya. Gerakan ini juga sering disebut sebagai GERINDOM (Gerakan Indonesia Merdeka) yang bertujuan untuk menyadarkan para pemuda untuk tetap semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

1)      Kelompok Sutan Sjahrir

      Kelompok ini sangat mendukung demokrasi parlementer model Eropa Barat.

2)      Kelompok Amir Syarifudin

      Kelompok ini juga anti fasis dengan menolak sama sekali kerja sama dengan Jepang. Tahun 1943 Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi atas bantuan Ir. Soekarno hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup. Setelah Jepang menyerah ia bebas dari hukuman

3)      Golongan Persatuan mahasiswa

      Kelompok ini beranggotakan ; Jusuf Kunto, Supeno, Subandrio. Mereka sangat anti kepada Jepang dan bekerjasama dengan kelompok Sjahrir.

4)      Kelompok Sukarni

      Yang masuk dalam kelompok ini adalah Sukarni, Adam Malik, Pandu Wiguna, Chaerul Saleh. Kelompok ini kemudian sangat besar peranannya dalam proklamasi

5)      Kelompok Kaigun

      Kelompok ini adalah kelompok yang sangat dekat hubungannya dengan tokoh tokoh Angkatan laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia seperti laksamana Maeda. Dalam kelompok ini ada Mr. Ahmad Soebardjo, AA Maramis, Buntaran Martoadmojo. Kelompok ini bekerja dengan sangat hati hati menghindari kecurigaan Jepang

6)      Pemuda Menteng

      Kelompok ini adalah kelompok yang bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta, diantaranya ada ; Tan Malaka, Wikana.

c.       Perlawanan Bersenjata

1)      Perlawanan Militer

Perlawanan terhadap Jepang ini dipimpin/dimotori oleh organisasi militer bentukan Jepang, yaitu PETA (Pembela tanah Air). Perlawanan Peta terhadap Jepang terjadi di :

1.      Blitar, dipimpin oleh Sudancho Supriyadi

2.      Cilacap, dipimpin oleh Budancho (komandan regu) Khusaeri

Dua perlawanan oleh Peta ini akhirnya mengalami kegagalan, karena belum dipersiapkan secara matang.

2)      Perlawanan Rakyat

      Mengapa perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah pada masa pendudukan Jepang mayoritas dipelopori oleh para ulama ?

      Selain karena kekejaman dan penindasannya kepada bangsa Indonesia, pada masa pendudukan bala tentara Jepang mewajibkan kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti tradisi bangsa Jepang untuk melakukan Seikeire. Yaitu suatu tradisi untuk menghormati kearah matahari terbit. Berdasarkan ajaran agama Shinto di Jepang, rakyat Jepang sangat meyakini bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari (Dewa Tertinggi dalam kepercayaan bangsa Jepang) Amaterasu Omikami. Untuk itu setiap matahari terbit (sekitar pukul 06.00 pagi hari) dalam upacara kecil, para anggota pasukan Jepang melakukan seikeire dengan cara membungkukkan badan kearah matahari terbit.

      Tradisi inilah yang oleh para ulama dan umat Islam dianggap sebagai penghinaan dan menyekutukan Tuhan. Sehingga timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Jepang diawali dari kaum ulama dan umat Islam. Tercatat dalam sejarah beberapa perlawanan bersenjata seperti :

1.      Perlawanan rakyat Aceh (Cot Plieng) yang dipimpin oleh Ulama Besar Aceh Tengku Abdul Jalil

2.      Perlawanan rakyat Sukamanah, Singaparna (Tasikmalaya) yang di pimpin oleh pimpinan pondok pesantren Sukamanah, Kyai Haji Zaenal Mustofa.

III Upaya Mempersiapkan Kemerdekaan Melalui BPUPKI

Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang dalam perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Kekalahan Jepang di Asia Pasifik tinggal menunggu waktu Pada situasi yang semakin gawat tersebut perlawanan dari rakyat Indonesia semakin menyala. Dalam menyikapi hal ini, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Janji ini diucapkan pada tanggal 9 September 1944.

        Sejak saat itu di semua kantor-kantor pemerintah dan sekolah diperbolehkan kembali mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang “Hinomaru”. Penggunaan bahasa Indonesia semakin mendapat tempat. Di kantor, sekolah dan media massa orang orang menggunakan bahasa Indonesia. Mereka berusaha menunjukkan dirinya bahwa mereka memiliki identitas tersendiri sebagai bangsa

        Setelah pasukan Sekutu berhasil menguasai Tarakan dan Balikpapan dan Jepang tinggal berperang sendirian melawan sekutu (Jerman sudah menyerah tanggal 7 Maret 1945, demikian juga Italia), pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai oleh KRT dr Radjiman Wedyodiningrat. Dalam badan tersebut beranggotakan 7 orang Jepang tetapi mereka tidak mempunyai hak suara.

Sejak dibentuk BPUPKI mengadakan sidang dua kali, yaitu :

1)      Sidang pertama (29 Mei s/d 1 Juni 1945)

      Membahas masalah dasar Negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh yang berjasa mengusulkan konsep dasar Negara, yaitu : Mr. Muh. Yamin, Prof. Soepomo dan Ir. Soekarno. Konsep dasar yang dipaparkan Ir. Soekarno diberi nama Pancasila.

Konsep Dasar Negara Mr. Muh. Yamin : 1.     Peri kebangsaan 2.       peri Kemanusiaan 3.       Peri Ketuhanan 4.       Peri Kerakyatan 5.       Kesejahteraan Rakyat

Konsep Dasar Negara Ir. Soekarno : 1.     Kebangsaan Indonsia 2.       Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3.       Mufakat atau demokrasi 4.       Kesejahteraan Sosial 5.       Ketuhanan Yang Maha Esa

2)   Sidang Kedua (10-17 Juli 1945)

Dalam siding kedua ini dibahas rancangan undang undang dasar oleh Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Dalam sidang ini juga diputuskan tentang :

1. Pernyataan Indonesia Merdeka

2. Pembukaan Undang Undang dasar

3. Batang Tubuh

Oleh Muhammad Yamin hasil Panitia Kecil (9) ini diberi nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter)