A. Dampak persoalan hubungan pusat daerah , persaingan ideologis, dan pergolakan sosial politik lainnya terhadap kehidupan politik nasional dan daerah sampai awal tahun 1960 an
Kabinet Ali Sastroamidjojo mengeluarkan Undang Undang No. 1 tahun 1957 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan daerah, dimana didalamnya diatur pembagian kekuasaan dan keuangan pusat dengan daerah.
Pada tanggal 9 April 1957 Kabinet Karya pimpinan Perdana Menteri Djuanda menggantikan Kabinet Ali Sastroadmijojo II. Kabinet ini secara teoritis bersifat non partai, namun pada hakikatnya kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.
Pada bulan Mei 1957 dibentuklah Dewan Nasional yang terdiri dari 41 wakil golongan fungsional [ pemuda, kaum petani, kaum buruh, kaum wanita, para cendekiawan, pemuka agama, kelompok-kelompok daerah dan lain-lain] di tambah beberapa anggota ex officio. Dewan Nasional ini langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno, sedangkan pelaksana harian adalah wakil ketuanya Ruslan Abdulgani. Kalangan militer berusaha menjamin bahwa cara-cara baru yang bersandar pada golongan golongan fungsional yang berafiliasi dengan partai-partai. Kabinet menjalin hubngan dengan dewan dewan militer daerah yang telah mengambil alih kekuasaan di daerah daerahnya, bahkan memberi mereka beberapa dana dengan kedok pembangunan daerah.
Pada tanggal 10 – 14 September 1957 Kabinet Djuanda mengadakan musyawarah nasional di Jakarta. Ada harapan bahwa musyawarah nasional yang pertama ini akan membawa hasil tentang cara cara pemecahan riil maslah perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dirasakan selama itu tidak adil. Para wakil dari dewan dewan daerah tampaknya bersedia bekerjasama, tetapi setiap kali pertemuan selalu tidak mencapai tujuan (selalu menemui jaklan buntu). Pada masa pemerintahan kabinet ini hubungan pemerintah pusat dengan daerah semakin tidak harmonis. Hal ini terlihat dari mumculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah yang berhubungan dengan perimbangan perekonomian pusat dengan daerah. Adanya konsepsi presiden tentang Konsep Ekonomi Nasional menambah ketegangan di daerah. Perkembangan yang terjadi sangat tidak menguntungkan pemerintah RI. Pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang berpokok pada masalah ekonomi dan perimbangan keuangan Pusat dan daerah makin lama makin meningkat.
- Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat
Gerakan-gerakan di daerah yang menentang kebijakan perimbangan ekonomi pusat dan daerah muncul pertama kali di Sumatera Barat, dengan berdirinya Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein. Gerakan ini menuntut otonomi daerah kepada Pemerintah Pusat, serta pergantian kabinet Djuanda. Menyusul Dewan Banteng, berdirilah beberapa Dewan Militer diberbagai daerah, seperti :
1. Dewan Gajah (Medan) : Kolonel M. Simbolon
2. Dewan Garuda (Palembang) ; Kolonel Barlian
3. Dewan Lambung Mangkurat (Kalimantan) : Kolonel M. Basri
4. Dewan Manguni (Menado) : Kolonel Ventje Samuel
Letnan Kolonel Ahmad Husein bersama dengan beberapa tokoh sipil yang lain seperti Syarif Usman, Burhanudin Harahap, dan Syafrudin Prawiranegara bahkan mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat, bahwa dalam waktu 5 x 24 jam P.M. Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dan presiden diminta untuk kembali kepada kedudukan semula sebagai presiden yang konstitusional.
Menanggapi berbagai gerakan ini, KSAD segera mengeluarkan larangan bagi para perwira untuk berpolitik dan memberikan ultimatum akan memecat siapa saja yang terlibat gerakan politik. Karena merasa tidak diindahkan oleh pemerintah pusat, Gerakan ini semakin mempertegas sikapnya dengan mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dibawah pimpinan Perdana Menteri Syafrudin Prawiranegara { Siapakah dan apakah jasa Syafrudin Prawiranegera dalam pemerintahan RI ? ]. Gerakan ini bertujuan bukan untuk memisahkan diri dari RI tetapi gerakan yang bersifat menggantikan pemerintahan yang sah.
Untuk menumpas gerakan ini pemerintah RI melaksanakan beberapa operasi, yaitu :
1. Operasi Tegas [ mengamankan Riau ] dipimpin oleh Letkol Kaharudin Nasution
2. Operasi 17 Agustus [ mengamankan Sumatera barat ], dipimpin oleh Kol. A Yani
3. Operasi Saptamarga [ mengamankan Sumatera Utara ] , dipimpin Brigjen Jatikusumo
4. Operasi Sadar [ mengamankan Sumatera Selatan ] dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo.
Pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Husein berserta pasukannya menyerahkan diri dan pemberontakan PRRI pun berakhir.
2. Piagam Perjuangan Semesta
Gerakan daerah yang berlatarbelakang perimbangan ekonomi pusat dan daerah akhirnya meluas ke Sulawesi. Dewan Manguni yang dipimpin oleh Letkol Ventje Samuel mendukung PRRI dan mengumumkan berdirinya Permesta pada tanggal 2 Maret 1957. Gerakan ini menuntut dilaksanakannya Repelita dan pembagian pendapatan daerah secara adil ( daerah surplus mendapat 70% dari hasil ekspor ).
Untuk menumpas gerakan ini pemerintah melaksanakan Operasi Merdeka, yang merupakan operasi gabungan dan dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat. Gerakan penumpasan Permesta merupakan operasi yang sangat sulit, karena medan pertempuran sangat cocok dengan kondisi pemberontak, serta adanya indikasi keterlibatan pihak asing (AS), yaitu dengan tertangkapnya pilot helikopter Alan Pope (warga negara Amerika Serikat) yang berhasil ditembak jatuh oleh pasukan TNI. Pada pertengahan tahun 1961 sisa sisa pemberontakan Permesta menyerahkan diri dan memenuhi seruan pemerintah untuk kembali ke tengah tengah masyarakat.
B. Peristiwa Madiun/PKI dan cara yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangannya dan konflik-konflik internal lainnya
Perundingan Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia, akhirnya membawa korban, yaitu dengan dibubarkannya kabinet Amir Syarifudin dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Selanjutnya Amir Syarifudin merasa sakit hati dan membentuk Front Demokratik Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948, dan memposisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintah kabinet Hatta.
FDR pada kemudian hari akhirnya bergabung dengan Partai Komunis Indonesia pimpinan Muso, Alimin, Semaun dan Darsono. Bersama PKI, FDR merencanakan suatu perebutan kekuasaan. Sebelum melakukan perebutan kekuasaan gerakan ini berusaha untuk melakukan agitasi-agitasi dengan cara merongrong, menyebarkan berita-berita yang tidak benar tentang pemerintahan kabinet Hatta. Mereka berusaha untuk mempengaruhi rakyat dan menimbulkan kebencian kepada pemerintah.
Puncak dari gerakan PKI ini adalah tanggal 18 September 1948 dengan mengumumkan berdirinya Negara Soviet Republik Indonesia di Madiun. Menyertai gerakan ini, mereka mengadakan aksi-aksi kejam, dengan mengadakan penculikan dan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh pemerintah dan agama. Salah satu tokoh pemerintah yang menjadi korban gerakan ini adalah Gubernur Jawa Timur, R.M. Suryo yang diculik dan dibunuh.
Gerakan ini merupakan sebuah pengkhianatan dari dalam negeri, mengingat disaat yang sama pemerintah dan bangsa Indonesia sedang menghadapi Agresi Militer Belanda dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.
Untuk menumpas pemberontakan ini pemerintah melakukan serangkaian operasi sebagai berikut :
- Ketika kekacauan di Solo meningkat, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi Gubernur Militer Surakarta dan sekitarnya (Semarang. Pati, Madiun)
- mengangkat Kolonel Soengkono sebagai Gubernur Militer jawa Timur
- Menyerahkan pimpinan operasi penumpasan kepada Panglima Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution (karena panglima TNI / Panglima Besar Jenderal Sudirman sedang sakit)
Pada tanggal 30 September 1948 Madiun dapat direbut dan diduduki kembali oleh pasukan Brigade Siliwangi pimpinan Mayor Ahmad Wiranatakusumah dan Brigade Jawa Timur pimpinan Kolonel Soengkono. Dalam operasi ini pimpinan PKI Madiun, Muso berhasil ditembak mati pada saat akan melarikan diri ke Rusia, sedangkan pimpinan yang lain seperti, Semaun, Darsono, Alimin, dan Amir Syarifudin berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan / mahkamah militer.
Dampak dari pemberontakan PKI Madiun ini adalah :
- Korban pemberontakan PKI dari kedua belah pihak sangat besar, termasuk rakyat yang tidak mengerti soal politik.
- Kekuatan bangsa Indonesia dalam perjuangan menghadapi Belanda menjadi lemah dan dimanfaatkan Belanda untuk melancarkan agresi militernya yang kedua
- Keberhasilan menumpas pemberontakan PKI Madiun menimbulkan simpati dari dunia barat, terutama Amerika Serikat sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam perjuangan diplomasi melawan Belanda
C. Peristiwa DI/TII dan Cara Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Penanggulangannya
Gerakan pemberontakan ini berawal dari gagasan / ide Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo untuk membentuk sebuah negara Islam. Kartosuwiryo mendirikan Pondok Pesantren Sufah, di Malangbong Jawa Barat. Di pondok inilah ia menggembeng pasukan Hizbullah dan sabillillah. Ia pernah menjadi sekretaris partai Masyumi Jawa Barat, bahkan pernah dicalonkan sebagai Menteri Muda Pertahanan. Namun jabatan ini tidak pernah diembannya.
Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda I, ia dan pasukannya melancarkan perang suci melawan Belanda. Puncak dari peristiwa yang meletuskan pemberontakan Kartosuwiryo adalah hasil perundingan Renville yang mengakibatkan seluruh pasukan TNI harus melakukan hijrah ke dalam wilayyah RI di Yogyakarta. Pasukan Divisi pimpinan Kartosuwiryo ( bagian dari Divisi Siliwangi Jawa Barat ), menyatakan tidak bersedia hijrah. Kantong-kantong TNI yang ditinggal hijrah diisi oleh pasukan Kartosuwiryo, dan meneruskan gerilya melawan Belanda di Jawa Barat.
Pada bulan Pebruari 1948, Kartosuwiryo mengubah gerakan suci melawan Belanda menjadi sebuah gerakan politik, dengan menobatkan diri sebagai Imam Negara Islam Indonesia, dan menamakan pasukannya dengan nama Tentara Islam Indonesia (TII).
Kontak senjata pertama terjadi dengan pasukan TNI dari Divisi Siliwangi yang baru kembali dari Yogyakarta tanggal 25 Januari 1949. Sejak saat itu terjadi perang segi tiga antara pasukan DI/TII – TNI – Belanda.
Tindakan pemerintah dalam menumpas gerakan DI/TII :
1. Pendekatan oleh pimpinan Partai Masyumi : Moh. Natsir melalui surat tidak berhasil, bahkan Kartosuwiryo secara resmi membalas surat itu dengan memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949
2. Bulan September 1949 untuk kedua kali Moh. Natsir membujuk Kartosuwiryo untuk menghentikan pemberontakan dan kembali ke pangkuan RI, tetapi gagal. Bahkan sejak saat itu rakyat Jawa Barat mulai mengalami teror dari gerombolan DI/TII yang sering melakukan pembunuhan, merampas harta benda rakyat untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan / gerombolan ini.
3. Setelah tindakan persuasif tidak berhasil mengembalikan Kartosuwiryo ke pangkuan ibu pertiwi, pemerintah bertindak tegas dengan menggelar Operasi Pagar Betis. Operasi yang dilaksanakan dengan bantuan rakyat Jawa barat ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak gerombolan. Sehingga semakin hari semakin banyak para pengikut Kartosuwiryo yang menyerahkan diri dan kembali ke tengah- tengah masyrakat. Gerombolan DI/TII terdesak di Gunung Geber, Tasikmalaya.
4. Akhirnya tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo beserta keluarga dan pengikutnya dapat ditangkap hidup-hidup dalam sebuah operasi yang diberi nama sandi Operasi Baratayudha. Dan pada tanggal 16 Agustus Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati.
Gambar : Kartosuwiryo tertangkap hidup-hidup di Gunung Geber, Tasikmalaya Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka | |
Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, ternyata mendapat simpati dari berbagai daerah di Indonesia, seperti :
a. Di Jawa Tengah
Gerakan ini diproklamasikan di Desa Pengarasan, kabupaten Tegal pada tanggal 23 Agustus 1949, dan menyatakan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Fatah, bekas anggota TNI dari kesatuan Hizbullah.
Gerakan dapat ditumpas melalui Operasi Banteng Negara pimpinan Kolonel Sarbini, Letkol Bachrum dan Letkol Ahmad Yani, pada tahun 1950.
a. Di Kebumen
Gerakan ini dipimpin oleh Mohammad Mahfud Abdulrahman atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai Sumolangu. Seperti Amir Fatah, gerakan ini juga menyatakan sebagai bagian dari NII Kartosuwirtyo. Gerombolan ini dapat ditumpas pada tahun 1954 melalui sebuah operasi militer yang diberi nama Operasi Guntur.
b. Di Kalimantan Selatan
Pemberontakan DI/TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh bekas Letnan Dua TNI yang bernama Ibnu hajar. Ia menamakan pasukannya sebagai Kesatuan Rakyat yang Tertindas [KRYT].
Semula pemerintah bertindak persuasif terhadap gerakan ini, karena Ibnu Hajar bersedia kembali bergabung dengan APRIS. Namun tindakan ini ternyata hanya muslihat Ibnu Hajar supaya pasukannya semakin kuat dana kembali melakukan pemberontakan. Akhirnya pemerintah bertindak tegas dengan menumpas habis gerakan ini pada tahun 1959.
c. Di Sulawesi Selatan
Kahar Muzakar memulai gerakannya pada tahun 1951 dan menamakan gerakannya dengan Komando Gerakan Gerilya Sulawesi Selatan. Ia menuntut supaya pasukannya dimasukkan ke dalam APRIS dengana nama brigade Hasanudin.Namun tuntutan ini ditolak pemerintah, tetapi pemerintah memberikan wadah bagi pasukan kahar Muzakar dengan nama Korps Cadangan Nasional.
Awalnya Kahar Muzakar menerima tawaran pemerintah ini. Pada saat pasukan ini akan dilantik, Kahar Muzakar dan kelompoknya melarikan diri ke hutan dengan membawa seluruh peralatan militer yanag akan digunakan untuk pelantikan. Penipuan Kahar Muzakar ini dibalas pemerintah dengan melakukan operasi besar besaran dari Divisi Diponegoro. Pada bulan Pebruari 1965 Kahar Muzakar tertembak mati.
d. Di Aceh
Kekecewaan Tengku Daud Beureuh kepada pemerintah, karena hilangnya kedudukan militer dan turunnya status Aceh dari sebuah dari istimewa menjadi karesidenan, menyebabkan Daud Beureuh menyatakan diri bergabung dengan Negara Islam Indonesia ( 21 September 1953 )
Pemerintah berusaha mengatasi pemberontakan ini dengan mendatangkan pasukan dari Sumatera Utara dan tengah. Karena terus terdesak pasukan Daud Beureuh melakukan pemberontakan dari hutan-hutan, di pegunungan Bukit Barisan.
Selain tindakan represif, pemerintah juga melakukan tindakan persuasif dengan mengadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aaceh, atas prakarsa Kolonel M. Yasin (Panglima Kodam I Iskandar Muda). Musyawarah ini membawa hasil yang sangat positif, karena Daud Beureuh akhirnya bersedia kembali ke tengah tengah masyarakat Aceh dan menerima Amnesti dari pemerintah.
| Gambar : Teuku Daud Beureuh dan pasukan turun dari pegunungan untuk mengikuti musyawarah Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka |
D. Keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebelum terjadinya peristiwa G 30 S / PKI
1. Perubahan Taktik PKI Setelah Kegagalan Tahun 1926 dan 1948
Peristiwa pemberontakan partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1926 di Jawa barat dan Sumatera barat, serta tahun 1948 di Madiun merupakan indikasi kuat akan adanya keinginan mendirikan negara komunis, tetapi gagal. Kegagalan ini menyebabkan D.N. Aidit dan H.M. Lukman yang baru datang dari luar negeri pada bulan Juli 1950 menata kembali partainya. Mereka mengubah bentuk perjuangannya menjadi MKTBP ( Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan ), yaitu :
1. perjuangan gerilya di desa yang teridiri dari kaum buruh tani dan tani miskin
2. perjuangan revolusioner kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh angkutan
3. bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan angkatan bersenjata
Dalam rangka memperlancar MKTBP dibentuk Biro Khusus yang bertugas :
1. mengembangkan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh TNI guna menyusun potensi dan kekuatan bersenjata
2. mengusahakan agar setiap anggota TNI yang bersedia menjadi anggota dapat membina anggota TNI yang lain.
3. mencatat anggota TNI yang telah dibina agar sewaktu waktu dapat dimanfaatkan bagi kepentingannya.
Kondisi sosial ekonomi dan politik Indonesia yang carut marut pada tahun 1950 an ikut menentukan perkembangan pengaruh PKI, sehingga dapat tumbuh subur. Posisi PKI semakin mantap setelah terbukti dapat meraih posisi 4 besar dalam Pemilu I tahun 1955. Adanya konsep NASAKOM dan terbentuknya Kabinet Dwikora pada tanggal 27 Agustus 1964 sangat menguntungkan PKI, karena di dalam kabinet ini terdapat orang-orang yang telah terpengaruh ideologi PKI dan mempunyai posisi yang strategis, seperti Dr. Soebandrio (Waperdam I) dan Dr. Chaerul saleh (Waperdam II). PKI juga berhasil mempengaruhi Kolonel Untung Sutopo, komandan pasukan pengawal presiden dari resimen Cakra Birawa untuk masuk dalam kelompoknya.
Kepercayaan dan kekuatan yang dimiliki PKI tahun 1965 semakin mantap, sehingga mereka berani mengusulkan dibentuknya Angkatan ke 5, yaitu Buruh dan Tani yang dipersenjatai. Namun usulan ini mendapat tantangan keras dari musuh utama PKI, yaitu Angkatan Darat. Permusuhan PKI dengan Angkatan Darat semakin meruncing, dengan muncul isu Dewan Jenderal yang akan menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Isu ini bermula dari ditemukannya dokumen di rumah peristirahatan Duta Besar Amerika Serikat, Bill Palmer (Konon dokumen ini ditulis oleh Sir Andrew Gilchrist Dubes Inggris untuk Dubes AS, sehingga dikenal dengan nama ”Dokumen Gilchrist”) yang isinya menyebutkan adanya persekongkolan para perwira tinggi Angkatan darat yang tergabung dalam Dewan Jenderal yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. (catatan : sampai sekarang kebenaran dokumen ini masih diragukan).
|
Gambar :Berita di surat kabar yang memuat tentang penemuan Dokumen Gilchrist di Rumah Peristirahatan Dubes A.S. Bill Palmer Sumber : 30 tahun Indonesia Merdeka |
Munculnya isu ini menimbulkan perasaan curiga dan saling tuduh antara PKI dengan Angkatan Darat. Situasi semakin memanas, dan menimbulkan rencana PKI untuk menyingkirkan para perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak dapat dipengaruhi oleh ideologi PKI.
2. Konfrontasi Dengan Malaysia
Latar belakang peristiwa :
Tahun 1961 Inggris merencanakan untuk memberi kemerdekaan kepada Federasi Malaya, yang wilayahnya meliputi : Semenanjung Melayu, Brunei, Singapura, Sabah dan Serawak. Rencana ini ditentang oleh Indonesia dan Philipina. Presiden Soekarno menganggap berdirinya Federasi Malaya sebagai bentuk dari Neo Kolonialisme Inggris yang sangat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Sedangkan Philipina menentang karena wilayah Sabah dahulu merupakan wilayah kasultanan Sulu di Philipina Selatan.
Untuk menengahi perselisihan tiga anegara tersebut, diadakanlah Konferensi Maphilindo ( KTT Manila) pada bulan Juli-Agustus 1963, yang menghasilkan kesepakatan ”bahwa ketiga negara sepakat untuk meminta Sekjend PBB (U Than) menyelidiki keinginan rakyat-rakyat di daerah yang akan menjadi anggota federasi”.
Atas kesepakatan tersebut, PBB mengirim diplomat Michelmoore untuk melakukan penyelidikan, namun belum selesai penyelidikan dilakukan, P.M. Tengku Abdurrahman sudah mengumumkan berdirinya Federasi Malaya pada tanggal 16 September 1963, dengan wilayah : Semenanjung Melayu, Singapura, Sabah dan Serawak.
Gambar : Suasana demonstrasi menentang Malaysia di Jakarta, 18 September 1963 Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka | |
Tanggal 17 September pemerintah RI mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Inggris. Kedutaan Malaysia dan Inggris di jakarta di demonstrasi oleh ribuan massa pada tanggal 18 September 1963.
Konfrontasi mencapai puncaknya ketika Prersiden Soekarno mengumumkan Dwikora tanggal 3 Mei 1964 yang isinya :
- Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
- Bantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei untuk menggagalkan negara boneka Federasi malaya bentukan Inggris.
Gambar : Kedutaan Besar Inggris menjadi sasaran amukan massa dalam aksi Ganyang Malaysia
Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka | |
Untuk memperlancar operasi, dibentuk Brigade Sukarelawan Bantuan Tempur Dwikora pimpinan Kolonel Sobirin Mochtar. Konfrontasi ini terus berlangsung sampai dengan awal masa orde baru.
3. NEFO dan OLDEFO
Berawal dari KTT Non Blok 1964 di Kairo Mesir, Presiden Saoekarno memperkenalkan konsep tentang The New Emerging Forces (NEFO) yang anggotanya terdiri dari negara-negara berkembang dan anti nimperialisme. Gerakan ini dimaksudkan untuk melawan kelompok yang oleh Soekarno disebut OLDEFO (Old Establising Frorces) yaitu kelompok negara negara imperialis pimpinan Amerika Serikat. Namun usaha ini ditentang oleh Anggota Gerakan Non Blok. Karena kegagalan usaha ini Presiden Soekarno menjalankan politik diplomasi dengan tujuan:
- usaha menarik negara-negara Afrika dan timur Tengah untuk mendukung rencana Indonesia mengadakan CONEFO (Konferensi Negara NEFO) dengan didahului oleh GANEFO (Games of New Emerging Forces) di Jakarta
- pembentukan poros Jakarta – Pnom Penh – Peking – Pyong Yang sebagai poros anti imperialis dan kolonialis
Politik Indonesia ini semakin membuat Indonesia terkucil dari pergaulan internasional.
4. Keluar dari PBB (7 januari 1965)
Alasan Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 adalah :
- kegagalan dalam menghadapi terbentuknya federasi sehingga Indonesia menjalankan politik konfrontasi
- kegagalan menentang masuknya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Gambar : Presiden Soekarno mengumumkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB tanggal 7 Januari 1965
Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka | |
Kegagalan-kegagalan ini menjadi pukulan berat bagi pemerintahan Presiden Soekarno, sehingga memutuskan diri untuk keluar dari keanggotaan PBB. Keadaan ini semakin mengisolasi pemerintahan Republik Indonesia dari pergaulan internasional.
E. Peristiwa G 30 S/ PKI dan cara penanggulangannya
Pada tanggal 4 Agustus 1965 kondisi Presiden Soekarno sangat mengkhawatirkan., pada saat itu beliau sakit muntah muntah dan pingsan, dan menurut team dokter dari Cina yang memeriksanya terdapat dua kemungkinan dengan kondisi presiden, yaitu meninggal atau lumpuh. Diagnosa team dokter dari Cina ini membuat para pimpinan PKI segera mnengambil sikap untuk secepatnya melakukan gerakan sebelum akhirnya presiden meninggal.
Dimulai dari desa Lubang Buaya, pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00 WIB dini hari mereka melakukan Gerakan penculikan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu :
- Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Abdul Haris Nasution
- Menteri Panglima Angkatan Darat (MenPangad), Letnan Jenderal Ahmad yani
- Deputi II Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeprapto
- Deputi III Panglima Angkatan Darat, Mayor jenderal Haryono Mas Tirtodarmo
- Asisten I Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soewondo Parman
- Asisten IV Panglima Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Donald Icasus Panjaitan
- Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan darat, Mayor Jenderal Sutoyo Siswomihardjo
Dalam peristiwa penculikan, dari ketujuh Perwira Tinggi Angkatan Darat tersebut mengalami nasib yang tidak sama :
1. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari penculikan dengan meloncat pagar rumah Wakil Perdana Menteri III Dr. J. Leimena. Tetapi puterinya yang berusia 5 tahun terpaksa menjadi korban keganasan G 30 S / PKI : Ade Irma Suryani Nasution terkena peluru yang ditembakkan oleh PKI. Beliau kemudian bersembunyi di tempat yang dirahasiakan, dengan kondisi kedua kaki terluka.
2. Letnan Jenderal Ahmad Yani dan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan dibawa dalam kondisi meninggal setelah di tembak di rumah beliau masing-masing.
3. Haryono M.T., Sutoyo Siswomihardjo, S. Parman dan Soeprapto di bawa dalam keadaan hidup ke desa Lubang Buaya.
4. Selain para perwira tinggi tersebut dan Ade irma Suryani, terdapat korban lain keganasan gerombolan ini, yaitu :
a. Brigadir Polisi Karel Sasuit Tubun (ajudan Waperdam III Dr. J. Leimena) yang tertembak mati, pada saat gerombolan salah sasaran masuk ke rumah Dr. J. Leimena, yang di kira rumah A.H. Nasution.
b. Letnan Satu Pierre Tendean (ajudan Jenderal AH Nasution) yang ditangkap hidup - hidup karena dikira dia lah Nasution.
c. Polisi Sukitman yang tertangkap secara tidak sengaja pada saat meronda di sekitar Lubang Buaya. Tetapi berhasil lolos dari maut.
Gambar : Korban keganasan G 30 S / PKI di jakarta
Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka
Sementara itu pada tanggal 1 Okto0ber 1965 sore hari terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap Komandan Korem O72, Kolonel Katamso dan Wakilnya Letnan Kolonel Sugiono.
Pada tanggal 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto (Pangkostrad) mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, karena nasib para pemimpin Angkatan Darat belum diketahui. Pada hari itu juga Mayjend. Soeharto menunjuk Kolonel Sarwo Edhie Wibowo (komandan RPKAD) sebagai Komandan penumpasan Gerakan 30 September di Jakarta, sedangkan di Jawa Tengah penumpasan di pimpin oleh Pangdam VII Diponegoro Brigjend. Suryo Sumpeno. Sebagai komandan pasukan penumpasan G 30 S, tugas pertama Kolonel Sarwo Edhie Wibowo adalah merebut kembali RRI Stasiun Pusat Jakarta yang telah berhasil dikuasai gerombolan.
Tanggal 2 Oktober 1965 pasukan Kol. Sarwo Edhie melakukan penyisiran di sekitar Lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, karena dari daerah inilah (Lubang Buaya) pada tanggal 1 Oktober terdengar suara suara gaduh dan tembakan. Kedatangan pasukan ini membuat gerombolan yang masih berada di Lubang Buaya kalang kabut dan melarikan diri, meninggalkan Brigadir Polisi Sukitman yang masih terikat di pohon.
Berdasarkan petunjuk Brigadir Polisi Sukitman yang berhasil lolos dari sekapan gerombolan, jenazah para perwira AD dapat ditemukan pada tanggal 3 Okrtober 1965 dan dimakamkan di TMP Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1965. Pada tanggal ini juga Ade Irma Suryani Nasution meninggal di rumah sakit setelah koma sejak tanggal 1 Oktober 1965..
Gambar : Suasana demonstasi ribuan massa menuntut pembubaran PKI
Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka | |
Operasi penumpasan G 30 S berlangsung diberbagai daerah. Selain di jakarta dan Jawa Tengah, operasi penumpasan juga dikembangkan untuk memburu para gembong penculikan sampai daerah Blitar Selatan. Operasi Militer di Blitar Selatan diberi nama Operasi trisula, sedangkan diperbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur diberi nama Operasi Kikis. Operasi-operasi tersebut berhasil menangkap dan menembak tokoh-tokoh G 30 S / PKI. Dalang utama G 30 S / PKI, D.N., Aidit tertembak mati pada tanggal 24 Nopember 1965.
Tanggal 1 Desember 1965 dibentuk Komando Merapi yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk memburu gembong pemberontak yang lari ke Jawa Tengah. Dalam operasi ini berhasil ditembak mati gembong-gembong pemberontak, seperti : Kol. Sahirman, Kol. Maryono, Letkol Usman, Mayor Samadi, Mayor RW Sakirno dan Kapten Sukarno.Sedangkan tokoh-tokoh yang tertangkap hidup-hidup seperti Letkol Untung Sutopo, diadili dalam Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) pada tanggal 14 Pebruari 1966.
